Pohuwato – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Pohuwato, meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pohuwato untuk segera mencarikan solusi konkret bagi para penambang tradisional, setelah dilakukannya penertiban alat berat di sejumlah wilayah pertambangan di Kabupaten Pohuwato.
Ketua KNPI Pohuwato, Fardiyanto Mohi menilai, kebijakan tersebut tidak boleh mengabaikan dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat kecil, khususnya para penambang tradisional yang menggantungkan hidupnya dari aktivitas pertambangan.
“Penertiban alat berat yang beroperasi di wilayah PETI memang sudah menjadi tugas dari APH, namun jangan hanya dilihat dari aspek penegakan hukum semata. Pemda juga harus hadir memberikan solusi bagi masyarakat penambang tradisional, agar tidak kehilangan mata pencaharian,” ujarnya, Sabtu (10/01/2026).
Ia menegaskan, bahwa sebagian besar penambang tradisional adalah masyarakat kecil yang terdesak oleh keterbatasan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, KNPI mendorong lahirnya solusi sebelum terjadinya konflik sosial dengan intensitas yang tinggi.
“Tentu kita semua tidak menginginkan angka pengangguran dan kemiskinan di Pohuwato melonjak, akibat banyaknya masyarakat yang menggantungkan kehidupan mereka di sektor pertambangan rakyat kehilangan mata pencaharian,” terangnya.
“Dan jika itu terjadi, maka kita mengkhawarirkan konflik sosial dengan intensitas tinggi akan terjadi di lapisan masyarakat kecil. Olehnya, Pemda, DPRD, khususnya komisi III mesti segera mencarikan solusi bagi para penambang tradisonal tersebut,” sambungnya dengan tegas.
KNPI Pohuwato berharap Pemda dapat segera mengambil langkah responsif dan humanis, agar penegakan aturan berjalan seiring dengan perlindungan terhadap kesejahteraan masyarakat lokal.
