Oleh: Moh. Adrian Latief
Peserta Advance Training LK III HMI Badko Sulut-Go
Di era digital, kebenaran tidak lagi berdiri di atas fondasi yang kokoh. Teknologi yang dulu diciptakan untuk memudahkan hidup manusia kini juga memiliki sisi gelap yang mengancam tatanan sosial dan politik. Salah satu manifestasi paling mengkhawatirkan dari perkembangan ini adalah deepfake—teknologi berbasis kecerdasan buatan yang mampu memalsukan suara, wajah, dan gerak seseorang secara nyaris sempurna. Ketika realitas dapat dipalsukan dengan begitu meyakinkan, masa depan demokrasi digital pun dipertaruhkan.
Demokrasi bertumpu pada satu prasyarat utama: warga negara yang memiliki akses pada informasi yang benar. Namun, deepfake mengaburkan batas antara fakta dan fiksi. Video seorang tokoh publik yang tampak mengucapkan pernyataan provokatif, padahal tidak pernah terjadi, dapat menyebar luas hanya dalam hitungan menit. Dalam iklim politik yang sudah terpolarisasi, konten semacam ini bukan sekadar disinformasi, melainkan senjata yang mampu memicu konflik, menjatuhkan reputasi, bahkan memengaruhi hasil pelaksanaan pemilu.
Bahaya deepfake tidak hanya terletak pada kemampuannya memanipulasi, tetapi juga memberi efek jangka panjang terhadap kepercayaan publik. Ketika masyarakat menyadari bahwa video dan audio tidak lagi dapat dipercaya sepenuhnya, muncul fenomena liar’s dividend: pelaku kejahatan atau politisi bermasalah dapat dengan mudah menyangkal bukti autentik dengan alasan “itu hanya deepfake.” Akibatnya, kebenaran kehilangan daya ikatnya, dan ruang publik dipenuhi skeptisisme yang berlebih.
Dalam konteks demokrasi digital—di mana diskusi politik, kampanye, dan partisipasi warga banyak berlangsung di platform daring—ancaman ini menjadi semakin serius. Algoritma media sosial yang memprioritaskan konten sensasional mempercepat penyebaran deepfake, sering kali tanpa verifikasi memadai. Masyarakat bukan hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga target manipulasi psikologis yang dibangun secara sistematis.
Namun, menyalahkan teknologi semata adalah pendekatan yang keliru. Deepfake hanyalah alat; yang menentukan dampaknya adalah bagaimana manusia dan institusi meresponsnya. Masa depan demokrasi digital sangat bergantung pada tiga hal: regulasi yang adaptif, literasi digital masyarakat, dan tanggung jawab platform teknologi.
Negara perlu hadir melalui kebijakan yang tidak gagap teknologi. Regulasi harus mampu menindak penyalahgunaan deepfake tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi. Di sisi lain, masyarakat perlu dibekali literasi digital yang kritis kemampuan untuk meragukan, memverifikasi, dan tidak langsung mempercayai apa yang dilihat di layar. Sementara itu, perusahaan teknologi tidak bisa terus bersembunyi di balik dalih netralitas platform; mereka memiliki tanggung jawab etis untuk mendeteksi dan membatasi penyebaran konten manipulatif.
Pada akhirnya, pertarungan melawan deepfake bukan hanya soal teknologi vis a vis teknologi, melainkan soal nilai yang terkandung didalamnya. Demokrasi digital hanya dapat bertahan jika kewarasan dan kebenaran tetap dijaga sebagai kepentingan kolektif. Ketika realitas bisa dipalsukan, kejujuran, kewaspadaan, dan tanggung jawab kolektif menjadi tameng terakhir kita. Tanpa itu, demokrasi berisiko berubah menjadi ilusi tampak nyata di layar, namun kosong di dalamnya.
