Oleh: Ismawaty Pakaya
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sejak awal tidak dilahirkan sebagai organisasi yang netral secara nilai. Ia berdiri sebagai gerakan ideologis yang menjadikan Nilai Dasar Perjuangan (NDP) sebagai fondasi moral dan intelektual kader. Karena itu, menjadi kader HMI bukan sekadar persoalan identitas keorganisasian, melainkan proses pembentukan watak, nalar, dan tanggung jawab etik yang berkelanjutan.
Dalam kerangka NDP, jabatan dipahami bukan sebagai simbol kehormatan, melainkan sebagai amanah. Jabatan adalah ruang tanggung jawab, tempat nilai kejujuran, rasionalitas, dan akuntabilitas diuji secara nyata. Setiap kader yang dipercaya memangku jabatan, pada hakikatnya sedang membawa nilai ke-HMI-an ke dalam praktik organisasi sehari-hari.
Tulisan ini tidak dimaksudkan sebagai pembelaan personal atau opini individual. Ia lahir sebagai refleksi kritis terhadap kecenderungan berorganisasi yang gemar membangun kecurigaan, tetapi enggan membangun mekanisme. Dalam banyak dinamika organisasi mahasiswa, tuduhan sering kali lebih cepat beredar daripada klarifikasi, sementara prasangka lebih dipercaya daripada proses verifikasi.
Secara nilai, NDP tidak pernah mengajarkan kader HMI untuk menolak kritik. Sebaliknya, kader justru dibentuk agar siap diuji secara moral dan intelektual. Amanah jabatan tidak dijaga melalui pembelaan emosional atau klaim moral, melainkan melalui keterbukaan, transparansi, dan kesediaan mempertanggungjawabkan keputusan secara rasional.
Dalam praktik organisasi, ketika muncul dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan jabatan, penyelesaian yang sesuai dengan nilai ke-HMI-an seharusnya berangkat dari mekanisme, bukan asumsi. Forum organisasi dibuka, proses pengambilan keputusan dijelaskan, dokumen dipaparkan, dan alur kebijakan ditelusuri. Dengan cara ini, persoalan tidak diselesaikan melalui tuding-menuding, melainkan melalui pembuktian yang dapat diuji bersama.
Sering kali, melalui mekanisme tersebut, tuduhan yang semula berkembang justru kehilangan pijakan. Fakta dan data menjadi alat untuk menjernihkan persoalan. Situasi ini menunjukkan bahwa problem utama bukan selalu terletak pada pelaksanaan amanah jabatan, melainkan pada lemahnya budaya rasionalitas dan verifikasi dalam organisasi.
Ironisnya, dalam iklim organisasi yang miskin nalar, transparansi justru kerap dipersepsikan sebagai ancaman. Data dianggap mengganggu karena merusak narasi yang telah terlanjur dibangun. Pada titik ini, tuduhan tidak lagi berfungsi sebagai alat kontrol etik, tetapi berubah menjadi instrumen politik yang menjauhkan organisasi dari tujuan pendidikannya.
Tujuan HMI untuk melahirkan insan akademis, pencipta, dan pengabdi menuntut kader untuk menjunjung tinggi cara berpikir ilmiah dalam berorganisasi. Insan akademis seharusnya menempatkan pembuktian di atas prasangka, serta mekanisme di atas emosi. Ketika rasionalitas ditinggalkan, organisasi berisiko kehilangan daya didiknya.
Nurcholish Madjid menegaskan bahwa kejujuran adalah inti dari moralitas sosial, bukan sekadar klaim normatif. Dalam konteks jabatan, kejujuran diwujudkan melalui kesiapan untuk diperiksa dan dievaluasi. Amanah tidak hidup dalam slogan, melainkan dalam praktik yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sejalan dengan itu, Lafran Pane mendirikan HMI dengan kesadaran bahwa kader harus tahan uji, bukan kader yang tumbuh dari kenyamanan. Konflik, tuduhan, dan dinamika organisasi merupakan bagian dari proses pembentukan tersebut. Ketika kader mampu menyelesaikan persoalan jabatan dengan merujuk pada NDP dan mekanisme organisasi, HMI menjalankan fungsinya sebagai sekolah nilai dan nalar.
Tulisan ini merupakan sikap ideologis. Bahwa dalam tradisi HMI, jabatan boleh dipersoalkan, tetapi nilai tidak boleh dikorbankan. Selama Nilai Dasar Perjuangan tetap dijadikan kompas, setiap persoalan akan menemukan jalannya melalui satu prinsip utama. Amanah yang dijaga dengan nalar dan tanggung jawab.
