Bone Bolango – Seleksi terbuka Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PPTP) eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango diduga kuat oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabat Bone Bolango sarat praktik nepotisme, Kamis (08/01/2026).
Lima jabatan strategis yang dibuka dalam seleksi tersebut, empat jabatan telah dilantik. Namun, tiga di antaranya justru diisi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki hubungan kekerabatan dekat dengan Bupati Bone Bolango.
Pada pemberitaan Rabu,(19/11/2025) di Gopublish.co.id, HMI Cabang Bone Bolango telah memberikan peringatan (warning) kepada pimpinan daerah agar tidak melakukan praktik nepotisme dalam proses seleksi terbuka jabatan strategis tersebut.
“Ini sangat mengerikan bagi sirkulasi pemerintahan di Bone Bolango. Bagaimana tidak, Dinas BKPSDM diisi oleh anak Bupati, Bappeda diisi oleh anak menantu Bupati, serta Dinas PMD yang juga masih memiliki hubungan keluarga dekat dengan Bupati. Ini bukan sekadar dugaan tanpa dasar, melainkan fakta pelantikan yang dapat dilihat secara terbuka oleh publik dan sesuai dengan prediksi kami sejak awal,” ujar Ketua HMI Cabang Bone Bolango, Rolan.
Rolan menambahkan bahwa ia menilai kondisi tersebut bertentangan secara langsung dengan prinsip sistem merit salah satunya transparansi yang selama ini diagungkan oleh Pemerintah Daerah.
Berdasarkan hasil investigasi HMI Cabang Bone Bolango, prinsip transparansi dan objektif dalam seleksi tidak pernah diwujudkan secara nyata.
“Transparan dan Objektif yang merujuk pada penilaian, namun Nilai hasil seleksi sejak awal tahapan hingga akhir proses pelantikan tidak pernah ditampilkan atau diumumkan kepada publik, jangankan pada publik pada peserta pun tidak diumumkan. Ini ada apa?, dugaan kami Nilai tersebut hanya dikonsumsi oleh Tim Seleksi dan beberapa pemangku kebijakan,” tegas Rolan.
Lebih lanjut, Rolan menyampaikan bahwa HMI Cabang Bone Bolango telah melakukan wawancara langsung dengan sejumlah peserta seleksi terbuka PPTP, hasilnya menunjukkan kesamaan, yakni tidak adanya publikasi nilai pada setiap tahapan seleksi.
“Temuan kami ini semakin memperkuat dugaan bahwa prinsip keterbukaan, adil dan objektif dalam penerapan sistem merit tidak dijalankan sebagaimana mestinya,” Tutupnya.
HMI menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk komitmen organisasi dalam menjaga marwah reformasi birokrasi, serta memastikan bahwa sistem merit tidak sekadar menjadi jargon dalam pernyataan pejabat, melainkan benar-benar diterapkan secara adil, transparan, dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
