Gorontalo – Pelaksanaan Basic Training Akbar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Gorontalo yang dilaksanakan di Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Gorontalo, menuai kritikan dari beberapa pihak, Rabu (02/07/2025).
Salah satu kritikan itu datang dari Ketua Umum Komisariat Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Negeri Gorontalo, Adnan R. Abas. Menurutnya, kaderisasi saat ini justru dimanfaatkan sebagai alat politisasi oleh alumni-alumni HMI sendiri.
“Kaderisasi seharusnya menjadi ruang sakral dalam proses pembentukan insan cita Himpunan Mahasiswa Islam (HMI): insan akademis, pencipta, dan pengabdi yang bernafaskan Islam. Namun, realita di lapangan sering kali tak lagi ideal,” ujarnya
“Saya kecewa ketika melihat model kaderisasi yang dilaksanakan di Dispora Provinsi. Kaderisasi yang seharusnya menjadi tempat pembentukan nilai, justru berubah menjadi alat politik praktis. Bahkan ironisnya, ini datang dari alumni yang seharusnya membimbing kami,” sambungnya.
Pria yang akrab disapa Adnan itu menyoroti kondisi pengaderan yang mencipatakan kebingungan ideologis pada kader di tingkat bawah.
“Kondisi ini menciptakan kebingungan ideologis di tingkat bawah. Banyak kader baru yang kehilangan orientasi karena tidak mendapat pembinaan yang utuh dan konsisten. Alih-alih fokus pada penguatan nalar kritis, kader diseret dalam dinamika struktural dan politik internal yang tidak mereka pahami,” ucapnya.
Baca juga: Resmi Dilantik, Rifai: HMI Akan Lantang Melawan Kebijakan Tidak Pro Rakyat
Ia juga mengkhawatirkan campur tangan alumni tidak lagi berorientasi pada penguatan intelektual, malah dijadikan sebagai ajang perebutan panggung pengaruh dan juga membentuk kader pesanan.
“Kita tidak bisa terus-menerus membiarkan kaderisasi menjadi panggung perebutan pengaruh. Apalagi jika kader yang belum matang justru digiring untuk mendukung elit alumni tertentu. Ini bukan ruh HMI yang sesungguhnya,” tegasnya.
“Saya melihat, ada sebagian alumni HMI yang terkesan memaksakan agenda-agenda tertentu untuk menyusup dalam proses pengaderan. Hal ini menyebabkan terjadinya polarisasi kaderisasi, dan lebih buruk lagi, munculnya kader pesanan yang dipersiapkan untuk kepentingan tertentu, bukan untuk membawa nilai perjuangan HMI,” tutupnya.
(Agil – Baita)
